Presidential Threshold dan Sirkulasi Kepemimpinan Nasional

Oleh: Muhammad Tri Andika, S.Sos, M.A.

(Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies)

 

Sempat tertunda beberapa bulan, Badan Legislatif DPR hendak memulai kembali pembahasan RUU Pilpres 2014. Hingga saat ini UU  Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres tertahan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pusat perdebatan masih terletak pada isu ambang batas pencalonan presiden, atau yang biasa disebut dengan presidential threshold.

Secara sederhana posisioning kepentingan parpol di DPR terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada kelompok partai yang mendorong diturunkannya angka presidential threshold atau dihapuskan sama sekali. Namun di sisi lain, partai partai besar bersikukuh pada angka ambang batas yang tinggi, yakni 20 persen.

Tulisan ini berpijak pada argumentasi utama bahwa, keberadaan presidential threshold dalam UU Pilpres, akan memberikan efek samping atas tersendatnya sirkulasi kepemimpinan nasional. Sebab, mekanisme pencalonan presiden dan wakilnya, dipersempit hanya pada partai besar saja. Dan ini menghambat sirkulasi kepemimpinan bangsa ini.

Lebih daripada itu, ada beberapa faktor yang kiranya patut dipertimbangkan untuk menerapkan presidential threshold. Pertama, keberadaan presidential threshold dilihat dari kacamata konstitusi, tidak memiliki landasannya. Mekanisme pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Ayat 6A, tidak ada klausul yang mengamanatkan adanya presidential threshold. Benar adanya bahwa partai politik dimandatkan secara konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakilnya. Namun tidak demikian halnya dengan penetapan presidential threshold. Apalagi jika angka presidential threshold ditetapkan hingga 20 persen. Ketika UU Pilpres menetapkan adanya presidential threshold, maka tidak semua partai politik atau gabungan partai politik berhak memajukan calonnya sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, berarti presidential threshold yang dimuat dalam UU Pilpres telah melanggar hak konstitusi partai politik yang telah lolos ke parlemen.

Kedua, selain melanggar dimensi konstitusi, keberadaan presidential threshold dalam UU Pilpres merupakan sebuah bentuk penguatan sistemik oligarki partai politik. Tidak dipungkiri, bahwa saat ini partai politik memiliki lingkup kewenangan politik yang sangat besar. Hal itu sejatinya bukanlah masalah, sepanjang partai politik yang ada mampu berjalan secara professional dan modern. Namun kondisi ini belum dijalankan oleh partai politik kita saat ini. Sebagian besar masih terjangkit problem fundamental, dimana mesin parpol hanya menjadi loket politik dan bergerak dalam dimensi yang artificial dan belum yang substansial. Akibatnya sirkulasi kepemimpinan kita tersendat. Demokrasi dijalankan dengan mempermalukan civil rights, yang akhirnya menghasilkan deffective democracy (demokrasi yang cacat). Ketika presidential threshold ini diberlakukan,maka hal ini akan memangkas sirkulasi elit yang sejatinya itu dapat memberikan kesegaran dalam praktik demokrasi kita.

Ketiga, keberadaan presidential threshold dalam regulasi pilpres saat ini, sangatlah tidak cocok dengan desain system presidensial yang kita anut. Dalam system presidensial, presiden tidak akan mudah dijatuhkan sebagaimana yang lazim terjadi pada Negara yang mengadopsi system parlementer. Sehingga locus of power seorang presiden, tidak terlalu bergantung pada parlemen. Terlebih pada system pemilihan presiden secara langsung saat ini, ketika presidential threshold diterapkan, maka sebenarnya hanya partai-partai tertentu saja yang bisa mencalonkan, dan ini artinya memangkas aspirasi sebagian warga Negara terhadap calon presiden yang tidak dapat bertarung. Lebih-lebih, presidential threshold penerapannya juga sangat jarang ditemukan pada Negara demokrasi yang lain. Berbeda dengan electoral threshold yang telah dipraktikan oleh sebagian besar negara demokratis.

Melihat paparan yang ada, penting kiranya para partai politik dapat segera membahas dengan bijak dan seksama akan keberadaan presidential threshold dalam UU Pilpres Jangan sampai penerapan presidential threshold lebih didominasi pada kepentingan subjektif partai besar, namun menegasikan kepentingan bangsa yang lebih besar atas pengharapan kehidupan yang lebih baik, yakni dengan menyegarkan sirkulasi kepemimpinan nasional.