Hasil Diskusi Desember : Mengupas RUU Keamanan Nasional

Institute for Policy Studies dalam diskusi bulan Desember, mengangkat topik Mengupas RUU Keamanan Nasional. Dalam diskusi ini dibahas mengenai urgensi RUU Keamanan Nasional dan Pro-Kontra yang melingkupinya.
Sebagai sebuah usulan kebijakan, RUU Keamanan Nasional (KAMNAS) merupakan usulan yang datang dari presiden melalui Amanat Presiden tahun 2005. Namun, sejak diusulkan hingga saat ini, perdebatan akan RUU ini pun masih belum juga menemukan titik temu.
Di satu sisi berkembang pandangan bahwa RUU ini memberikan potensi bagi kembalinya dominasi militer dalam politik Indonesia. Di sisi lain, RUU ini juga dipandang akan menambah tumpang tindih kebijakan sektoral yang sudah ada. Sehingga, lebih baik dilakukan revisi dari undang-undang yang sudah ada terkait dengan isu-isu yang dianggap penting yang tertuang dalam RUU Kamnas yang ada saat ini.
Namun di pihak lain pandangan lain mengemuka bahwa RUU Kamnas ini diperlukan bagi pembangunan tata keamanan di Indonesia yang lebih holistik dan terintegrasi. Akan hal ini Fadli Zon selaku Chairman IPS menyatakan bahwa hadirnya UU Kamnas nantinya dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penguatan regulasi keamanan di Indonesia. Terlebih demi menciptakan kordinasi yang lebih harmonis dan kuat antar stakeholder keamanan di Indonesia.
Diskusi yang diselenggarakan di Fadli Zon Library ini, pada akhirnya mencoba menyimpulkan bahwa RUU Kemanan Nasional sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa urgensi yang melatarbelakanginya.
    1. Hadirnya UU Kamnas merupakan amanat konstitusi. Dimana pemberian jaminan Security dan Prosperity merupakan kebutuhan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi negara.
    2. RUU Kamnas sangat dibutuhkan sebagai regulasi yang memayungi tata kelola keamanan di Indonesia yang lebih holistik dan integratif. Walaupun ada potensi tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, namun penanganannya masih bersifat sektoral. Sehingga, potensi kordinasi yang tidak rapih akan sangat besar untuk terjadi. Oleh karenanya, RUU Kamnas dibutuhkan untuk penciptaan mekanisme kordinasi yang lebih rapih antar seluruh stakeholder yang terkait.
    3. RUU Kamnas sangat penting untuk dibentuk untuk membatasi kewenangan rezim yang berkuasa. Dengan adanya RUU Kamnas, pendefinisian kondisi tentang Keamanan diatur dalam undang-undang, bukan atas dasar semata-mata kemauan rezim yang berkuasa. Hal ini sangat penting dalam proses pembangunan kelembagaan dan penguatan demokrasi keamanan di Indonesia.
Walaupun demikian, RUU Kamnas tetap harus memperhatikan konten-konten yang selama ini menjadi perhatian dari banyak pihak, seperti potensi adanya prinsip HAM yang terganggu. atau bahkan kembalinya dominasi militer dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia.
Hadir sebagai pembicara adalah Fadli Zon M.Si (Chairman IPS), Dr.Agus Brotosusilo (Mantan Staff ahli Menhan), Mufti Makaarim (IDSPS), Let Kol Wahyu Wijaya, dan dimoderatori oleh M. Tri Andika (Direktur Eksekutif IPS)